Barometer.co.id-Manado. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara (Sulutgomalut), Robert Sianipar menyatakan, empat arah kebijakan OJK tahun 2025 sejalan dengan program di daerah.
“OJK telah merumuskan empat kebijakan prioritas 2025 untuk menjaga sektor keuangan agar tetap resilent sehingga mampu memberikan daya ungkit yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan secara nasiona ltersebut sejalan dengan program di daerah, termasuk di Sulawesi Utara,” kata Sianipar pada Media Update OJK Sulutgomalut, Senin (03/03/25) di hotel Amaris, Manado.
Empat arah kebijakan OJK tahun 2025 yaitu pertama, Optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam mendukung pencapaian target program prioritas pemerintah. Kedua, Pengembangan sektor jasa keuangan untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Ketiga, Penguatan kapasias sektor jasa keuangan dan penguatan pengawasan dan keempat, Meningkatkan efektivitas penegakan integritas dan pelindungan konsumen dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap sektor jasa keuangan.
Sianipar mengatakan, salah satu program yang dilakukan OJK Sulutgomalut dalam menjalankan arah kebijakan OJK nasional adalah melakukan identifikasi produk yang bisa dibiayai oleh sektor jasa keuangan di daerah ini.
“Belum lama ini, OJK bersama BSG dan BNI melakukan FGD dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengidentifikasi produk unggulan yang bisa dibiayai sektor jasa keuangan di Sulut. Dari hasil FGD tersebut, salah satu produk yang akan dibiayai pembudidayaan Kakao ,” kata Sianipar.
Ia mengatakan, identifikasi dilakukan untuk membentuk satu ekosistem yang melibatkan semua pihak dalam kerangka Dalam kerangka Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD). Bagaimana semua unsur bergabung dalam sebuah ekosistem, di mana unsur pemerintah daerah, lembaga keuangan, masyarakat dalam hal ini petani selaku yang memproduksi. “Ini yang akan digagas, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota. Tujuannya adalah bagaimana kita mendorong peningkatan ekonomi, khususnya pendapatan masyarakat,” jelas Sianipar.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen agar masyarakat terhindar dari penawaran aktivitas keuangan ilegal. “Langkah penting yang harus dilakukan dalam perlindungan konsumen adalah preventif, yaitu bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat agar cerdas dalam mengelola keuangan,” katanya.
Tingkat literasi di Sulawesi Utara menurut Sianipar masih lebih rendah dibanding inklusi. Berdasarkan hasil survei tahun 2024, tingkat literasi di Sulawesi Utara 65,43 persen, sementara inklusi di angka 75,02 persen. Ia pun mengatakan akan mendorong terus supaya angka inklusi dapat mencapai 90 persen.
“Ini program prioritas. Kami mengharapkan dukungan dari semua perbankan dan masyarkat, termasuk media dalam meningkatkan edukasi literasi keuangan kepada masyarakat,” ujar Sianipar.
Media Update OJK Sulutgomalut dihadiri juga oleh perwakilan dari beberapa perbankan di Sulawesi Utara yang menyampaikan program terkait literasi dan inklusi keuangan di wilayah ini.(jou)
