Amurang – Kemerdekaan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu, apa yang merupakan hak rakyat maka harus diberikan pada rakyat. Menurut Calon Bupati Minsel Franky Donny Wongkar (FDW), tidak boleh apa yang menjadi hak rakyat kemudian dirampas.
“Berikan apa yang menjadi hak rakyat dan pemerintah wajib mengayomi semua warganya tanpa ada pilih-pilih. Jangan sampai pemerintah membuat rakyat itu terkotak-kotak karena pilih-pilih tersebut. Kita ini sudah merdeka jangan ditakut-takuti atau diancam-ancam,” tegas Wongkar.
Dia juga menyorot bantuan-bantuan yang berasal dari pemerintah. Dimana ada klaim-klaim yang tidak sesuai, sebab menurutnya pemerintah harus jujur. Jangan bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, kemudian dikatakan dari pemerintah kabupaten.
“Saya menemukan pemberitan BLT (Bantuan Langsung Tunai, red) yang anggarannya bersumber dari Dandes. Dandres itu anggaran dari pemerintah pusat lewat APBN, bukannya anggaran daerah atau APBD. Jangan sampai penyalurannya terjadi diskriminasi. Sebab sesuai aturan yang berhak menerima mereka yang terdampak, bukan didasari pilihan politik. Sekali lagi tolong jangan menakut-nakuti warga, malah seharusnya melindungi,” jelas Wongkar yang pernah memimpin LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Manado.
Lanjut dia berkomitmen mulai tahun depan bila rakyat mempercayakan dirinya bersama Petra Yani Rembang (PYR) memimpin, tidak ada lagi diskriminasi. Semua warga negara akan diperlakukan sama. Dia juga akan memperbaiki penanganan kesehatan masyarakat dengan menyediakan ambulans tiap kecamatan, membenahi Puskesmas dan RSUD Amurang.
“Rakyat harus mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang benar. Kita harus bantu yang masih kesulitan ekonomi dengan menanggung iuran BPJS Kesehatan. Begitu pula RSUD akan kita benahi sehingga paling tidak dapat menjadi rujukan penanganan Covid-19. Kita tidak boleh setengah-setengah, agar masyarakat benar-benar merasa terjamin,” jelasnya.(nov)