Barometer.co.id-Manado. Pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara (Sulut) diajak keroyokan untuk menurunkan angka stunting di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut
“Intinya bagi semua pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membangun sinergisitas dalam percepatan penurunan angka stunting,” kata Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sulut Denny Mangala, di Manado, Rabu.
Dia mengatakan menurunkan angka stunting di provinsi ujung utara Sulawesi Utara tersebut perlu komunikasi semua pihak, tidak hanya pemerintah.
Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting Sulut sebesar 20,5 persen.
Angka prevalensi stunting tertinggi di 15 kabupaten dan kota yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebesar 30,0 persen, sementara terendah berada di Kota Tomohon sebesar 13,7 persen.
Pemprov berusaha menurunkan angka stunting di tahun 2024 di bawah 14 persen.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara Diano Tino Tandaju mengatakan acara review program percepatan penurunan stunting untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di daerah itu.
Hal itu mencakup intervensi spesifik maupun intervensi sensitif untuk menurunkan angka prevalensinya.
“Kami berharap percepatan penurunan stunting tersebut dilaksanakan secara holistik, integrasi, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergisitas dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah kabupaten/kota sampai pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya,” ajaknya.(ant)
