oleh

Beras dan Barito Masih Jadi Perhatian Utama Dalam Pengendalian Inflasi di Sulut

Barometer.co.id-Manado. Komoditas pangan utama seperti beras dan Barito (bawang, rica, tomat) masih menjadi perhatian utama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara maupun Tim Pengendalian Inflasi (TPID) Sulut dalam pengendalian inflasi tahun 2024 ini.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Andry Prasmuko. “Belajar dari pengalaman tahun 2023, penyebab inflasi masih lebih banyak di komoditas pangan seperti beras, cabe, bawang, tomat dan semacamnya. Oleh sebab itu, tahun 2024 kita masih konsentrasi di sana. Karena itu yang bisa diorkestrasi,” kata Andry pada Capacity Building dan Rapat Koordinasi TPID Sulawesi Utara, Rabu (31/01).

Ia mengatakan, Rakor TPID ini digelar sebagai persiapan dalam penanganan inflasi tahun 2024 ini. BI menurutnya hanya memfasilitasi Rakor TPID dan Capacity Building, karena memang BI merupakan anggota TPID. “Harapan utama pada pertemuan ini adalah meningkatkan sinergi. Kalau terjadi lonjakan harga, kalau bisa dilaksanakan secara serempak. Hasilnya mestinya akan lebih cepat daripada ditangani sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia mencontohkan Cabe yang tahun 2023 lalu harganya sampai melambung sangat tinggi di atas Rp100 ribu per kilogram. “Sulut sebenarnya mempunyai sentra cabai. Tapi koordinasi belum berjalan dengan baik, sehingga di Manado jadi meroket harganya. Hal seperti ini yang akan menjadi konsentrasi kita pada tahun 2024 ini,” jelas Andry.

Upaya lainnya yang bisa dilakukan dalam pengendalian inflasi tahun 2024 ini adalah penggunaan insentif fiskal yang diperoleh beberapa kabupaten kota. Dana tersebut sebagian dapat disisihkan untuk pengendalian inflasi. Tahun 2023 lalu, ada empat kabupaten kota yang mendapat insentif fiskal sebagai reward dari Kementerian Keuangan karena berprestasi dalam pengendalian inflasi. Empat kabupaten kota tersebut adalah Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow dan Bitung. Besarnya insentif fiskal yang diterima antara delapan sampai sembilan miliar rupiah.

Dana dari pusat yang juga bisa digunakan untuk pengendalian inflasi menurut Andry adalah Dana Desa. BI menurutnya siap bersinergi dengan Pemerintah Desa dalam pengendalian inflasi ini, dengan UPD pangan dan Pertanian. “Teman-teman di sana sudah punya program intensifikasi dan semacamnya. BI mungkin akan bergabung di sana. Apakah kami akan memberikan bantuan teknis, memberikan pupuk atau melakukan pendampingan. Atau paling tidak kami melakukan maintenance,” kata Andry.(jou)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *