Barometer.co.id-Kotamobagu. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Utara kembali menggelar High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD dan GNPIP tingkat kawasan yang kali ini untuk wilayah Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya, Kamis (07/03/24) di Kotamobagu. HLM meliputi seluruh Pemerintah kabupaten/kota yang ada di Bolmong Raya bertujuan untuk menjaga stabilitas harga.
Kepala daerah di Bolmong Raya memberikan perhatian yang besar terhadap kegiatan ini. Terbukti dengan hadirnya Bupati, penjabat bupati/walikota yang mengikuti HLM ini. Hadir pada HLM ini, Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Iskandar Kamnaru; Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sachrul Mamonto; Penjabat Bupati Bolaang Mongondow, Limi Mokodomnpit; Penjabat Walikota/Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Jusnan Mokoginta.
Kepala KPwBI Sulut, Andry Prasmuko menyampaikan, Bolaang Mongondow Raya memiliki peran yang strategis sebagai lumbung pangan Sulawesi Utara. HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pun dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan. “Diharapkan dengan stabilitas harga, masyarakat Sulut dapat mengatur pengeluaran konsumsi dengan baik sehingga diharapkan pemenuhan primer dapat terpenuhi. Dampak lanjutannya adalah aktivitas ekonomi yang terpacu, seiring dengan kepercayaan yang dimiliki oleh pelaku usaha,” kata Andry.
Sementara HLM Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) bertujuan agar aktivitas ekonomi dapat terdigitalisasi. “Hal ini akan melahiran proses bisnis yang efisien dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dan mendorong kepercayaan masyarakat atas kredibilitas pemerintah daerah,” ujar Andry.
Kepercayaan masyarakat menurutnya akan mendorong roda perekonomian lebih produktif dan bersaing. Dengan demikian upaya tersebut dapat dilakukan dengan instansi terkait serta stakeholder lainnya dengan tujuan mengawal Sulut yang mampu menjaga kestabilan harga dan juga terdigitalisasi.
Andry mengatakan, untuk menjaga inflasi, TPID melakukan empat program yang selama ini dikenal dengan 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang efektif.
Andry memberikan apresiasi kepada TPID Sulut dalam menjaga stabilitas harga melalui berbagai inovasi, antara lain untuk keterjangkauan harga melalui Operasi Pasar Murah. Kemudian ketersediaan pasokan dilakuan berbagai pilot project dan pelatihan hilirisasi barito menjadi bawang goreng dan saus tomat.
Kemudian kelancaran distribusi melalui berbagai perluasan Kerjasama Antar-Daerah (KAD) maupun fasilitasi distibusi pangan. Dan Komunikasi yang efektif adalah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi melalui inovasi aplikasi yang memperudah akses terhadap pangan harian dan neraca pangan.
“Selain itu, koordinasi dan komunikasi yang erat juga telah terbukti melalui kehadiran Wakil Gubernur Sulut Bapak Steven Kandouw dalam HLM tingkat Sulawesi Utara pada bulan Januari 2024,” katanya.
HLM TPID, TP2DD dan GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) tingkat kawasan sebelumnya telah dilaksanakan untuk wilayah Minahasa Raya termasuk Tomohon dan Bitung serta khusus Kota Manado.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan dan penerapan QRIS di seluruh kabupaten/kota se-Bolmong Raya, serta penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Penyerahan bantuan secara simbolis meliputi Pilot Project Digital Farming Poktan Berkah Kotamobagu yang merupakan sinergi Bank Indonesia dan TPID, Hilirisasi Sinergi BI dan TPID Kepada Kelompok Bareng Mami Kotamоbagu, Revitalisasi Pos Checkpoint Lalu Lintas Pangan & Polisi Kehutanan Perbatasan Gorontalo-Sulawesi Utara di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pilot Project Ketersediaan Pasokan Sisi Hulu, Poktan Metafora Bolsel (sinergi BI dan TPID).
Kemudian Pilot Project Hilirisasi Poktan Gunung Ambang Boltim (sinergi BI dan TPID), Program Bimbingan Intensif Petani Unggulan Bank Indonesia Poktan Blessing Boltim, Pilot Project Ketersediaan Pasokan Sisi Hulu P3A Banyu Mulih Bolmong (sinergi BI dan TPID) dan Revitalisasi Pos Checkpoint Lalu Lintas Pangan & Ternak Perbatasan Gorontalo-Sulawesi Utara di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Selain itu juga dilakukan penyerahan secara simbolis implementasi QRIS di setiap kabupaten/kota se-Bolmong Raya. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara Pemkab Bolmong yang terdiri dari dua pemasok dengan Pemkot Tomohon sebagai pihak pembeli untuk komoditi beras.(jou)
