Barometer.co.id-Manado. Semua Kepala Daerah se-Bolaang Mongondow (Bolmong) Raya berkomitmen menjaga kestabilan harga agar inflasi tetap terjaga pada rentang yang telah ditetapkan. Para kepala daerah di lima kabupaten/kota yang ada di Bolmong Raya pun telah memiliki sejumlah program untuk menjaga agar harga pangan stabil.
Hal ini terungkap pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) se-Bolmong Raya yang digelar TPID dan Bank Indonesia Sulawesi Utara, di Kotamobagu, Kamis (07/03/24).
HLM ini dihadiri oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Iskandar Kamaru; Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sachrul Mamonto; Penjabat Bupati Bolaang Mongondow, Limi Mokodompit; Penjabat Walikota/Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Jusnan Mokoginta.
Pada HLM ini, setiap kepala daerah menyampaikan program maupun kendala yang dihadapi dalam menjaga kestabilan harga. Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto menyampaikan, selama ini, mereka sudah berjuang mempertahankan stabilitas harga pangan. Namun ada juga kendala yang dihadapi sehingga harga naik.
“Komoditi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur banyak dan stabil. Namun saat panen ada orang yang sengaja mempermainkan agar harga tidak stabil. Contohnya cabai dan tomat yang justru masuk dari luar Sulut, yakni dari Palu dan Gorontalo. Hal ini menurunkan harga komoditi kita,” katanya.
Untuk itu ia mengatakan, perlu adanya kerjasama dengan semua kepala daerah agar saat panen raya, pasokan dari luar tidak boleh masuk. Komunikasi Antar Daerah, terutama antarsesama bupati dan walikota se-Bolmong Raya menurut Mamonto perlu dilakukan agar tidak terjadi inflasi.
Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru mengatakan, setiap minggu pihaknya melakukan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri terkait inflasi. Menurutnya, Bolmong Raya acuannya adalah Kotamobagu untuk inflasi. Ia kemudian menyampaikan persoalan yang dihadapi, yakni jika harga komoditi naik, belum tentu kenaikan harga tersebut dirasakan oleh petani.
“Seperti saat harga cabai di Manado yang mencapai 157 ribu, harga di petani di Bolsel hanya 60 ribu,” katanya.
Begitu juga dengan beras. Menurut Kamaru, produksi beras di Bolmong Raya surplus jika hanya untuk memenuhi kebutuhan di wilayah ini. Namun justru saat harga beras naik, di Bolmong juga ikut naik. Dan justru beras di Bolsel berasal dari Gorontalo dan Sulawesi Selatan.
Untuk itu, optimalisasi check point yang telah dibangun di perbatasan dengan Provinsi Gorontalo diharapkan bisa menyaring masuknya komoditi dari luar daerah. “Mudah-mudahan check point ini bisa dioptimalkan agar persoalan harga bisa ditekan,” katanya.
Selanjutnya, Penjabat Bupati Bolaang Mongondow, Limi Mokodompit mengatakan setuju dengan penggunaan 20 persen Dana Desa untuk menjaga inflasi. Ia juga mengatakan, check point di perbatasan dengan Provinsi Gorontalo dan Kerja Sama Antardaerah harus dilakukan. “Supaya jika terjadi kekosongan di satu daerah dapat dipasok oleh daerah lain,” ujarnya.
Sementara Penjabat Walikota Kotamobagu, Sofyan Mokoginta menyampaikan inflasi yang terjaga tidak lepas dari peran Pemerintah Pusat yang setiap minggu melakukan rapat koordinasi serta dan juga dari BI Sulut. “Yang dilakukan sejalan dengan strategi pengendalian inflasi melalui 4K. Termasuk Gerakan pangan murah, operasi pasar, pemantauan stok, pasokan dan harga pangan,” katanya.
Menanggapi penyampaian para kepala daerah tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesa Sulawesi Utara, Andry Prasmuko mengatakan hasil dari HLM ini akan ditindaklanjuti. “Tingkatkan komunikasi yang lebih intes antara pemerintah daerah di Bolmong Raya dengan Bank Indonesia untuk membicarakan pelaksanaan dari detil program,” ujar Andry.
Program-program yang telah dicanangkan oleh Bank Indonesia menurut Andry tidak berjalan sendiri, melainkan bersama dengan seluruh kabupaten/kota, terutama di dinas atau OPD.
Nantinya menurut Andry akan ada pertemuan lanjutan untuk membicarakan detil dan teknis pelaksanaan program yang telah ditetapkan.(jou)
